Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah Pendidikan pelayaran yang berada dibawah naungan Badan Diklat Perhubungan Republik Indonesia. Berdiri sejak tahun 1953 Akademi Ilmu Pelayaran yang menyelenggarakan Program Diploma III (setara dengan BSc) dengan 2 jurusan antara lain: Nautika dan Teknika (sertifikat kompetensi Klas III), lama pendidikan 3-4 tahun.

Pada tanggal 27 februari 1957 AIP diresmikan oleh Presiden Pertama RI Ir. Soekarno. Saat itu juga menjadi Akademi Pelayaran Pertama di Indonesia. Lokasi kampus berada di Jl. Gunung Sahari, Mangga Dua Ancol, Jakarta Utara. Pada tahun 1962 AIP menyelenggarakan kerjasama dengan Akademi Pelayaran Amerika yaitu Kings Point untuk kelas khusus. Sejak didirikan, AIP telah memilki reputasi yang baik sebagai Pusat pendidikan Pelayaran sehingga pada tahun 1974 sampai dengan 1984 AIP berhasil menyelenggarakan pertukaran pelajar dengan Tanzania, Malaysia dan Bangladesh.

Pada tahun 1964 Akademi Ilmu Pelayaran Niaga dan Akademi Telekomunikasi dilebur menjadi Akademi Ilmu Pelayaran. sehingga AIP mendapat lisensi untuk melaksanakan 4 program studi: Nautika, Teknika, Ketatalaksanaan dan Kepelabuhanan (KTK) dan Elektronika & Telekomunikasi.

Pada tahun 1983 Akademi Ilmu Pelayaran berubah nama menjadi Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran (PLAP) dan diberikan lisensi untuk melaksanakan program Strata A, Strata B dan Strata C dengan 4 jurusan: Nautika, Teknika, Telekomunikasi Pelayaran dan Ketatalaksanaan dan Kepelabuhanan (KTK). Strata A merupakan program 3 tahun yang setara dengan BSc dengan sertifikat kepelautan kelas 3, Strata B merupakan program 1 tahun untuk pelaut yang memiliki pengalaman berlayar 2 tahun setelah mengikuti pendidikan Starta A dan memiliki sertifikat kepelautan kelas 2 dan Strata C merupakan program pendidikan dengan sertifikat kepelautan kelas 1.

Pada tahun 1995 PLAP mendapatkan lisensi untuk menyelenggarakan Program DiplomaIV dengan 3 Jurusan: Nautika, teknika dan Ketatalaksanaan dan kepelabuhanan (KTK) yang setara dengan Sarjana program kepelautan.

Pada tahun 1998 Institut diberi lisensi untuk menyelenggarakan DIklat Familiarization Training, Basic Safety Training, Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat, Advance Fire Fighting, Tanker Familiarization, Oil Tanker, Liquified Gas Tanker, Chemical Tanker, GOC-GMDSS, Medical First Aid Training, Medical Care Training dan Radar /ARPA Training.

Pada bulan maret 2000 Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran (PLAP) berubah status menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dengan struktur organisasi baru yang membuka kesempatan bagi STIP untuk menjawab tantangan melaksanakan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sampai ke jenjang S2 dan S3.

Dan akhirnya pada bulan april 2002 STIP menempati Kampus baru di Marunda Jakarta Utara.

Akademi Meteorologi dan Geofisika

AMG didirikan di Bandung pada tahun 1955 dengan nama Akademi Meterologi dan Geofisika (AMG), kampusnya berada di Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada tahun 1960, AMG dipindahkan ke Jakarta, kampusnya berada di Kantor Lembaga Meteorologi dan Geofisika (LMG) Jl. Arief Rakhman Hakim No. 3 Jakarta Pusat.Tahun 1960 – 1978 AMG dibawah Pusat Meteorologi dan Geofisika.

Pada tahun 1978, AMG berubah nama menjadi Balai Pendidikan dan Latihan Meteorologi dan Geofisika (BPLMG) dengan status berada di bawah Badan Diklat Departemen Perhubungan (KM. 55/OT/PHB-1978 31 Maret 1978).

Sejak tahun 2000, BPLMG berubah kembali menjadi AMG di bawah Badan Diklat Departemen Perhubungan (SK. Menhub No. KM 82 Thn 1999 Tgl 13-10-1999), dan kampusnya pindah dan berlokasi di Jl. Perhubungan I No.5,Komplek Meteo DEPHUB, Pondok Betung,Bintaro. Dan sampai tahun 2004 AMG tetap dibawah Badan Diklat dengan SK Menhub No. 72 Thn 2002 Tgl 2-10-2002.

Terhitung mulai 1 Januari 2005 AMG berada dibawah Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), berdasarkan SK KBMG No. 003 Tahun 2004.

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan di bawah Departemen Sosial RI yang menyelenggarakan program pendidikan Diploma IV Pekerjaan Sosial.

• STKS berdiri sejak tahun 1964 sebagai peningkatan dari Kursus Kejuruan Sosial Tingkat Tinggi (KKST) dan berjangka waktu pendidikan selama 2 (dua) tahun, yang sebelumnya berbentuk Kursus Dinas Sosial A (KDSA) yang didirikan tahun 1957 dan berjangka waktu pendidikan selama 1 (satu) tahun.
• Sampai dengan tahun 1970, STKS Bandung hanya menyelenggarakan pendidikan profesional pekerjaan sosial tingkat Sarjana Muda.
• Pada tahun 1971 program pendidikan STKS ditingkatkan dengan dibukanya program Sarjana (S-1). Dengan adanya ketentuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang dihapuskannya program sarjana muda, maka sejak tahun 1985 selain jenjang pendidikan S-1, STKS juga menyelenggarakan program pendidikan jenjang Diploma III. Jenjang pendidikan program Diploma IV dimulai sejak tahun akademik 1989/1990.
• Sampai tahun 2005, jumlah lulusan STKS sebanyak 10.247 orang, terdiri atas 10.197 orang lulusan program pendidikan KDSA, KKST, Sarjana Muda, Diploma III, Sarjana (S1) dan Diploma IV, serta sebanyak 50 orang lulusan program Magister Pengembangan Masyarakat (S2). Alumni STKS Bandung tersebar diberbagai intansi Pemerintah, swasta maupun lembaga-lembaga internasional (UNHCR, UNOCHA, UNDP, UNICEF, World Bank dll.).
• Pada tanggal 18 Januari 2001 status STKS sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2001. Adapun Organisasi dan Tata Kerja STKS Bandung dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 24/PEGHUK/2002. Dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 45/PEGHUK/2002 tentang Statuta STKS Bandung.

STKS Bandung telah dan akan terus menerus meningkatkan sarana dan prasarana, melalui pengadaan dan penyempurnaan gedung pengajaran serta prasarana pendukung lainnya baik yang bersifat akademis maupun administratif, dan dalam upaya menumbuh-kembangkan kemampuannya, STKS Bandung bekerja sama dengan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui MoU Nomor : 2677a/K13.8/PP/2002 dan Nomor : 794/KET/STKS/2002 tanggal 9 Oktober 2002 menyelenggarakan Program Pendidikan Pascasarjana yaitu Program Studi Magister Profesional Pengembangan Masyarakat dengan konsentrasi Pekerjaan Sosial.

Disamping itu, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 15/D/T/05 tanggal 10 Januari 2005, mulai tahun akademik 2006 Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung menyelenggarakan Program Studi Profesi Pekerjaan Sosial (Spesialis 1/ Sp 1). Program Pendidikan Spesialis-1 Pekerjaan Sosial ini meliputi 2 (dua) konsentrasi yaitu Konsentrasi Pekerjaan Sosial Klinis dan Konsentrasi Pekerjaan Sosial Komunitas

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 005/BAN-PT/Ak-II/Dpl-IV/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005, tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Untuk Program Diploma IV (D-IV) Di Perguruan Tinggi, peringkat akreditasi untuk STKS Bandung adalah A.\

AKIP

Berdirinya Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) tidak lepas dari sejarah dan perkembangan perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Sebelum tahun 1945, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda dan Jepang sehingga perlakuan terhadap pelanggar hukum pada saat itu disesuaikan dengan kepentingan penjajah. Tetapi setelah Indonesia merdeka, kesadaran untuk memperlakukan para pelanggar hukum secara bijaksana sesuai dengan moral, etika, dan peraturan yang berlaku mulai timbul, sebagaimana digagas oleh Dr. Sahardjo, SH yang pada saat itu menjabat Menteri Kehakiman. Dalam pidato yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” untuk memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dan Universitas Indonesia di Istana Negara pada tanggal 5 Mei 1963, beliau menekankan bahwa tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan.

Untuk merealisasikan konsep tersebut diadakan Konferensi Dinas Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964. Hasil konferensi diperoleh keputusan bahwa sistem Kepenjaraan diubah menjadi Sistem Pemasyarakatan.

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan seiring dengan perubahan paradigma tersebut adalah menyiapkan kader yang akan melaksanakan dan mengembangkan Sistem Pemasyarakatan. Maka berdasarkan Keputusan Presiden No. 270 tanggal 24 Oktober 1964 didirikanlah Akademi Ilmu Pemasyarakatandi Jakarta sebagai kawah candradimuka kader-kader Pemasyarakatan yang berkualitas.
Mengingat tugas dan fungsinya, AKIP dituntut agar mampu menghasilkan aparatur yang berkualitas, maka AKIP senantiasa berupaya untuk mengembangkan dan menyesuaikan diri dalam menghadapi tuntutan tugas yang selalu mengalami perubahan khususnya pembinaan pelanggar hukum. Secara garis besar Program Pendidikan dibagi dalam tiga program yang meliputi;

1. Pertama program Pengajaran, yaitu program pendidikan yang berbentuk kuliah, ceramah, diskusi, seminar, karya ilmiah dan kuliah lapangan dengan sasaran untuk memberikan pemahaman, pengetahuan teoritik dan pragmatis yang menjadi dasar bagi ahli profesional di bidang pemasyarakatan.
   
2. Kedua, program Pelatihan, yaitu program pendidikan yang berbentuk aplikasi yang dilakukan, baik keterampilan praktis dan aspek keterampilan profesional serta menumbuhkembangkan jasmani yang sehat.
3. Ketiga, program Pengasuhan, yaitu program pendidikan yang berbentuk bimbingan dan penyuluhan dengan sasaran untuk menanamkan nilai, norma dan etika dalam rangka pembentukan kepribadian kader pimpinan Pemasyarakatan.

STIS

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang dikenal saat ini mempunyai riwayat yang cukup menarik mulai dari pemebntukan Akademi Ilmu Statistik (AIS) sampai STIS. Pada tanggal 11 Agustus 1958, Perdana Menteri Republik Indonesia, waktu itu Ir. H. Djuanda, mengeluarkan Surat Keputusan No. 377/PM/1958 tentang berdirinya Akademi Ilmu Statistik. Tujuan utama pendidikan AIS adalah mendidik tenaga pelaksana kegiatan statistik paa tingkat semi ahli yang mampu mengembangkan perstatistikan nasional. Tiga tahun kemudian AIS sudah mempunyai lulusannya.
Pada awalnya AIS mendapat bantuan dana dan tenaga ahli dari Perrserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bantuan yang disalurkan melalui Statistical Research and Development Centre yaitu lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia c.q. BPS bekerjasama dengan badan PBB, yaitu United Nations Development Program (UNDP).
Pada tahun 1964 BPS bahkan membuka Perguruan Tinggi Ilmu Statistik (PTIS) dengan mahasiswa yang terdiri dari lulusan AIS dan dosen berasal dari PBB dan alumni AIS.
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang dikenal saat ini mempunyai riwayat yang cukup menarik mulai dari pemebntukan Akademi Ilmu Statistik (AIS) sampai STIS. Pada tanggal 11 Agustus 1958, Perdana Menteri Republik Indonesia, waktu itu Ir. H. Djuanda, mengeluarkan Surat Keputusan No. 377/PM/1958 tentang berdirinya Akademi Ilmu Statistik. Tujuan utama pendidikan AIS adalah mendidik tenaga pelaksana kegiatan statistik paa tingkat semi ahli yang mampu mengembangkan perstatistikan nasional. Tiga tahun kemudian AIS sudah mempunyai lulusannya.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Berawal dari didirikannya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang Jawa Timur pada tanggal 1 Maret 1956 berdasarkan SK Mendagri No.Pend. 1/20/565 tanggal 24 September 1956 dengan Direktur Pertama dr. Raspio Woerjadiningrat. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kader aparatur pemerintah di tiap daerah, maka sejak tahun 1965 satu demi satu didirikan APDN di berbagai provinsi dan pada tahun 1970 telah berdiri 20 APDN di seluruh Nusantara, lokasi-lokasi APDN tersebut adalah di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Bandung, Semarang, Malang, Mataram, Kupang, Ujung Pandang, Manado, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Ambon, dan Jayapura.

Sampai dengan tahun pendidikan 1991 yaitu tahun alumnus berakhimya operasi APDN di daerah-daerah telah menghasilkan 27.910 orang, yang penempatannya tersebar di 27 Propinsi. Kini para alumninya sudah mengembangkan diri untuk pendidikan selanjutnya dan pada umumnya sudah menduduki jabatan teratas di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Untuk menyamakan pola pendidikan APDN dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan APDN yang bersifat Nasional yang dipusatkan di Jatinangor, Sumedang Jawa Barat. Dalam proses perkembangan selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden No.42 Tahun 1992, yang mengubah APDN menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri disingkat menjadi STPDN. Bagi lulusan Program D-IV STPDN berhak menyandang gelar "SSTP" (“Sarjana Sains Terapan Pemerintahan”). Lulusan atau alumni STPDN diharapkan memiliki tiga kompetensi dasar yaitu:

• Kepemimpinan (Leadership),
• Kepelayanan (Stewardship),
• Kenegarawanan (Statemanship).

Setelah terjadi kasus kekerasan pada praja Wahyu Hidayat yang menyebabkannya meninggal dunia, pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri akhirnya memutuskan melebur Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dalam wadah baru bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2005. Perubahan yang diatur Keppres Nomor 87/2004 tentang Penggabungan STPDN dan IIP dan Permen Dalam Negeri No. 29 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN, sebenarnya sudah dirancang sejak 1998 karena ada aturan yang membatasi setiap departemen hanya memiliki satu pendidikan kedinasan.

Pada 10 Oktober 2007, IPDN kembali diubah menjadi Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), namun IIP yang baru ini tidak akan hanya mempunyai kampus di Jatinangor, melainkan juga di beberapa daerah lain seperti Bukittinggi (Sumatera Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat). IIP juga akan berbeda dari IPDN dari segi sistem pendidikannya, meskipun pada saat keputusan perubahan ini diambil sistem pendidikan yang baru tersebut belum diatur secara dirinci.

Akademi Imigrasi

Akademi Imigrasi (AIM) adalah pendidikan kedinasan yang bernaung dibawah Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia RI. Akademi ini didirikan pada 1962 dan sempat terhenti sebelum kemudian difungsikan kembali di tahun 2000. AIM bertujuan mencetak kader pimpinan di lingkungan Dirjen imigrasi dan Depkumham masa depan dimana lulusannya kelak akan ditempatkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia dan atau di perwakilan imigrasi di luar negeri.

Pembentukan akademi ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, nomor:M.08-DL.01-05 tahun 2000 tentang Pedoman Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan pada Akademi Imigrasi. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa dalam proses pendidikan di AIM terdapat tiga bagian pendidikan, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.
Pengajaran di AlM adalah upaya pendidikan yang berbentuk kuliah, ceramah dan instruksi di kelas dengan tujuan untuk memperoleh, memperdalam dan memperluas ilmu dan pengetahuan akademis dalam pembentukan kepribadian taruna AIM dengan titik berat pada aspek kecerdasan dan kemampuan intelektual.
Pelatihan bertujuan membentuk taruna agar memiliki kemampuan dan penguasaan pengetahuan tentang keimigrasian, dengan dilandasi kepribadian dan kepemimpinan yang tangguh, dengan titik berat pada aspek keterampilan yang mengacu pada profesionalisme.
Pengasuhan bertujuan membentuk taruna agar memiliki kemampuan dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai budaya serta menguasai pengetahuan akademis dengan kepribadian dan kepemimpinan yang tangguh, dengan titik berat pada aspek mental kejuangan.
Bagi lulusan AIM yang telah di wisuda akan mendapat Brevet Pejabat Imigrasi (PI) dan langsung mengikuti Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri di Cisarua, Bogor.

Sejarah PTK

Perguruan Tinggi Kedinasan adalah institusi pendidikan yang dikelola oleh pegawai negeri dan mendapatkan dana yang bersumber dari anggaran pemerintah (APBN) dengan output lulusan yang harus dapat memenuhi dunia kerja secara spesifik sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa (users) yaitu lembaga pemerintahan. Sebagai suatu institusi yang banyak memiliki kesamaan utamanya dalam bidang pengelolaan yang langsung dibawah institusi pemerintahan, perguruan tinggi kedinasan atau yang biasa disebut dengan PTK juga memiliki suatu wadah khusus untuk menjalin sinergisitas antar perguruan tinggi kedinasan dalam berbagai aspek. Wadah itu adalah Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia (FMKI) yang didirikan pada tahun 2004.

Pembentukan wadah ini akibat munculnya isu mengenai swastanisasi dan peleburan perguruan tinggi kedinasan (PTK) di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Hal itu merupakan imbas dari diberlakukannya UU No. 20/2003 mengenai sistem pendidikan nasional (sisdiknas). Isu ini tentu saja meresahkan masyarakat, khususnya bagi segenap civitas akademika PTK di Indonesia yang jumlahnya tidak kurang dari 84 PTK. Menyikapi hal tersebut segenap PTK di Indonesia bertemu dan memutuskan untuk mengadakan Kongres Mahasiswa Kedinasan di kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tanggal 1-2 Mei 2004, langkah ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi PTK dalam sisidiknas Indonesia. Dari 48 PTK , sejumlah 32 PTK dapat menghadiri kongres tersebut. Dalam kongres ini pulalah FMKI terbentuk sebagai wadah perjuangan penyelamatan PTK di Indonesia. Namun, setelah pertemuan itu tidak diketahui lagi eksistensi FMKI sebagai wadah berkumpulnya PTK-PTK. Barulah pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2008 bertempat di kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sejumlah PTK berkumpul dan bertekad untuk menghidupkan FMKI kembali. Diharapkan dengan aktifnya kembali FMKI ini, kehadiran PTK di kancah dunia pendidikan dapat dikenal masyarakat secara luas. Salah satu program kerja FMKI yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar PTK adalah diselenggarakannya Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan II yang akan diselenggarakan di kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tanggal 14-15 dan 21-22 Februari 2009.